*Sinergi Lintas Sektor Jadi Kunci Internalisasi Pancasila di kalangan Penyelenggaraan Negara*

Makassar,10 Oktober 2025 -(teropongnasionalnews)

Polkam Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar Forum Koordinasi dan Sinkronisasi (FKS) bertema “Meneguhkan Pancasila, Mempersatukan Indonesia: Sinergi Lintas Sektor dalam Internalisasi Ideologi Pancasila pada Lingkungan Penyelenggaraan Negara Guna Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa”, Jumat (10/10/2025), di Hotel Claro, Makassar.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi, sinergi, serta harmonisasi program antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Selain itu, FKS juga menjadi sarana pemantauan dan evaluasi implementasi internalisasi ideologi Pancasila agar selaras dengan perencanaan pembangunan nasional.

Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Kemenko Polkam, Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono, dalam sambutan pembukaan menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat Pancasila di tengah berbagai tantangan kebangsaan. “Kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah adalah kunci keberhasilan program ini. Nilai-nilai Pancasila harus menjadi fondasi yang kokoh untuk memperkuat persatuan, mendukung kohesi sosial, serta mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang harmonis, inklusif, dan berkeadaban tinggi,” ujar Purwito.

FKS dihadiri sekitar 250 peserta, termasuk pejabat pusat dan daerah, unsur TNI/Polri, organisasi kemasyarakatan, forum kebangsaan, akademisi, serta media. Sejumlah narasumber hadir, antara lain Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI, Mayjen TNI Rido Hermawan, M.Sc; Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah, Hamdan Hamedan, MA, Rektor Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D dan Direktur Jaringan dan Pembudayaan BPIP, Toto Purbiyanto, S.Kom, M.TI.

Dalam paparannya, Rido Hermawan mengusulkan trilogi aksi penyelenggara negara melalui ranah sikap dan perilaku (integritas pribadi), ranah pengambilan keputusan (kebijakan publik) dan ranah tata kelola (aksi institusional). Hamdan Hamedan dalam paparannya menyampaikan bahwa Pancasila adalah kompas moral bangsa. Selanjutnya Hamdan menegaskan, “Astacita bukan sekedar agenda, tetapi pilar kebijakan yang saling memperkuat menuju Indonesia Emas 2045. Program Prioritas meliputi bidang SDM, ekonomi rakyat, kesehatan, pendidikan hingga perumahan”.

Rektor UIN Alaudin Makassar memaparkan sila-sila Pancasila telah secara tegas memberikan panduan etis bagi penyelenggaraan negara Indonesia menuju manusia yang berintegritas. Sementara itu, Toto Purbiyanto menegaskan bahwa pembinaan ideologi Pancasila merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa, bukan hanya BPIP. Pembinaan ideologi Pancasila memiliki dua fokus sasaran yaitu individu dan institusi melalui kebijakan dan regulasi.

Melalui forum ini, Kemenko Polkam berharap internalisasi nilai-nilai Pancasila dapat semakin membumi, menjadi fondasi persatuan bangsa, memperkuat kohesi sosial, dan meneguhkan Indonesia menuju negara yang bersatu, maju, inklusif, dan berintegritas pada 2045.

Jn//98