Skandal BOSP di PKBM Tanggamus: Pengelola Menjerit, Oknum Forum dan Dinas Diduga Kuat Menikmati Hasil Upeti

TANGGAMUS –(teropongnasionalnews)

Tabir gelap pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan, dan Bantuan Sosial Pendidikan di Kabupaten Tanggamus kian terbuka.

Dugaan praktik pemotongan dana yang terstruktur, masif, dan melibatkan jejaring kekuasaan mulai terurai dari pengakuan langsung para pengelola PKBM di lapangan.

Hasil investigasi di sejumlah kecamatan mengungkap potret buram pendidikan kesetaraan. Persoalannya bukan hanya soal kualitas yang timpang, melainkan dugaan skandal korupsi yang telah mengakar secara sistemik dan sengaja dibiarkan.

Informasi paling mengejutkan datang dari salah satu pengelola PKBM yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan.

Ia mengungkap adanya pola setoran kolektif yang dikoordinir melalui Forum PKBM sebelum dana mengalir ke pihak yang memiliki otoritas.

“Kalau ke dinas itu masih wajar, paling sekitar 4–5 juta rupiah itulah. Tapi yang banyak itu ke Kejaksaannya. Kita kumpulkan bareng-bareng di forum. Waktu itu Pak Lihun, ada sebagian juga ke bendahara Ibu Diana. Kalau persisnya setor ke siapa di internal kejaksaan, kita tidak tahu,” ungkap sumber tersebut, Kamis (15/10/2026).

Jika pengakuan ini benar, maka telah terjadi mekanisme upeti yang membebani lembaga penerima bantuan demi membeli rasa aman dari jeratan hukum. Dana pendidikan yang seharusnya untuk siswa, diduga dijadikan alat transaksi kekuasaan.

Praktik iuran di tubuh pengelola PKBM ini selaras dengan kejanggalan yang ditemukan di PKBM Griya Taruna Ulubelu beberapa waktu lalu.

Dalam dokumen LHP BPK, dana BOSP PKBM tersebut tercatat sebesar Rp152.800.000. Namun pengelola di lapangan mengaku hanya menerima kisaran seratus juta rupiah.

Selisih puluhan juta tersebut patut diduga kuat merupakan bagian dari upeti yang dimaksud dalam skema setoran berjamaah itu.

Dugaan ini kian menguat setelah muncul pengakuan lain dari pengelola PKBM yang juga meminta namanya dirahasiakan. Ia menyebut, pasca mencuatnya pemberitaan soal kebocoran dana bantuan PKBM, bendahara Forum mendadak panik dan mengembalikan uang iuran.

“Iya bang kemarin pas ribut-ribut bendahara forum telpon terus minta nomer rekening PKBM, lah saya tanya kenapa Bu? Dia jawab udah mana rekeningnya ini saya TF lagi uang kemarin yang kita kumpulkan untuk kas katanya,” ungkap sumber, Jumat (16/10/2026).

Pengembalian dana secara tiba-tiba ini justru menjadi sinyal kepanikan dan indikasi kuat bahwa praktik pengumpulan uang tersebut memang pernah terjadi.

Gurita dugaan manipulasi tidak berhenti pada setoran tunai. Praktik ini juga merambah ke jantung belanja sarana prasarana.

Pengadaan barang operasional seperti laptop, komputer, hingga mesin laminating diduga dimonopoli penuh oleh oknum ketua forum. Dampaknya, nilai belanja riil diduga menyusut lebih dari 50 persen dari pagu anggaran yang dilaporkan.

PKBM dipaksa menjadi penonton atas permainan markup harga yang dibungkus rapi dengan kuitansi resmi.

“Yang pengadaan barang Mas Lihun, seperti laptop, komputer, laminating segala macam,” tambah sumber itu.

Ini adalah perampasan hak belajar peserta didik secara terang-terangan, mengubah bantuan negara menjadi ladang keuntungan pribadi.

Sorotan tajam juga mengarah ke oknum Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus. Pengelola menilai adanya tekanan dan sikap represif dari pejabat teknis yang menangani bidang tersebut.

“Mas kabid sebelumnya sama saja, tapi yang paling parah Pak Zoldi itu, pokoknya parah tak karu-karuan,” cetus sumber dengan nada geram.

Fakta lain yang tak kalah mencengangkan adalah rekayasa durasi belajar. Klaim pembelajaran tiga tahun penuh yang menjadi syarat mutlak PKBM diduga hanya formalitas di atas kertas. Pengelola mengakui, skema tiga tahun baru benar-benar diterapkan secara ketat mulai tahun 2025. Artinya, proses kelulusan dan penyaluran BOSP/BOP pada tahun-tahun sebelumnya patut dipertanyakan keabsahannya.

Untuk menguji kebenaran pengakuan tersebut, awak media berulang kali mendatangi PKBM milik Sdr. Lihun. Namun yang bersangkutan selalu tidak berada di lokasi, seolah menghindar dari konfirmasi.

Hingga berita ini diturunkan, tim media masih berupaya melakukan konfirmasi berimbang kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, Kejaksaan Negeri Tanggamus terkait mencuatnya nama institusi dalam pengakuan pengelola, serta kepada Pengurus Forum PKBM Tanggamus Sdr. Lihun dan Sdri. Diana guna memberikan hak jawab yang proporsional.

Dugaan penyimpangan dana pendidikan ini bukan sekadar soal kerugian keuangan negara. Ini adalah kejahatan terhadap masa depan anak bangsa di pelosok Tanggamus.

Publik kini menanti: apakah aparat penegak hukum berani membongkar borok di rumahnya sendiri, atau suara jeritan para pengelola ini akan kembali menguap di antara tumpukan kuitansi fiktif.(Tim)