Ketua BAIN HAM RI Lampung Ferry Saputra YS, S.H., C.MK. Kutuk Keras Pernyataan Oknum Kesbangpol Mesuji: “Lampung Tidak Ada Tanah Adat”

admin 14 Okt 2025 46

 

 

Bandar Lampung, 13 Oktober 2025— (teropongnasionalnews)

 

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia (BAIN HAM RI) Republik Indonesia Provinsi Lampung, Ferry Saputra YS, S.H., C.MK.,

Gelar: RAJOU SEJATI.

PEPADUN STAN SEPAHIT LIDAH

MARGA : TEGAMOAN.mengutuk keras pernyataan Taufik Widodo, pejabat Kesbangpol Kabupaten Mesuji, yang menyebut bahwa “Lampung tidak memiliki tanah adat.”

 

Ferry menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk pelecehan terhadap sejarah dan eksistensi masyarakat adat Lampung, sekaligus mencerminkan ketidakpahaman terhadap sistem adat dan hukum yang hidup di tengah masyarakat.

 

> “Pernyataan itu sangat menyesatkan, tidak berdasar, dan mencederai martabat masyarakat adat Lampung. Tanah adat adalah bagian dari identitas dan sejarah panjang masyarakat Lampung yang telah ada jauh sebelum Republik Indonesia berdiri,” tegas Ferry Saputra di Bandar Lampung, Senin (13/10/2025).

 

Menurut Ferry, keberadaan tanah adat di Lampung diatur dan dilindungi oleh berbagai ketentuan hukum, antara lain:

 

* Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengakui desa adat sebagai satuan pemerintahan yang memiliki hak asal-usul.

* Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjamin perlindungan terhadap masyarakat adat.

 

> “Jadi, ucapan oknum pejabat Kesbangpol Mesuji tersebut jelas bertentangan dengan konstitusi dan hukum positif Indonesia,” ujar Ferry menambahkan.

 

BAIN HAM RI Lampung menuntut agar Taufik Widodo oknum pejabat Kesbangpol Mesuji secara terbuka meminta maaf kepada masyarakat adat Lampung atas pernyataannya tersebut.

 

> “Kami mendesak oknum Kepala Dinas Kesbangpol Mesuji untuk segera meminta maaf secara resmi dan terbuka kepada masyarakat adat Lampung. Ini bukan sekadar persoalan ucapan, tetapi penghormatan terhadap jati diri dan nilai luhur masyarakat Lampung,” tegas Ferry.

 

Selain itu, Ferry menyebut pihaknya akan melayangkan surat resmi ke Kementerian Dalam Negeri dan Komnas HAM RI serta ke Polda Lampung untuk menindaklanjuti kasus ini sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip penghormatan hak masyarakat adat dan unsur pidananya sengaja melecehkan adat Lampung.

 

Ferry juga mengimbau agar seluruh masyarakat adat Lampung tetap tenang, namun tetap bersatu dan waspada dalam menjaga marwah serta hak-hak adat yang diwariskan oleh leluhur.

 

> “Lampung memiliki dua sistem adat besar, yaitu Saibatin dan Pepadun. Mengingkari tanah adat berarti menghapus akar budaya dan identitas Lampung itu sendiri,” tutup Ferry Saputra. (Red)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Satpol PP dan WH Bireuen Tertibkan PKL, Tegaskan Penegakan Aturan demi Ketertiban dan Keindahan Kota

admin

19 Okt 2026

    BIREUEN, Teropongnasionalnews Demi menjaga ketertiban umum, kelancaran arus lalu lintas, serta keindahan wajah ibu kota Kabupaten Bireuen, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kabupaten Bireuen menggelar penertiban terpadu terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL), Senin (19/10/2026).   Penertiban ini dilakukan menyusul keberadaan sejumlah pedagang yang menggunakan lokasi berjualan yang …

Melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-130 Tahun 2026 Kodim 0826/Pamekasan, Pak Buyan dan Ibu Sumawiyah terpilih menjadi salah satu penerima manfaat pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

admin

18 Okt 2026

PAMEKASAN//teropongnasional.news.com – Disebuah sudut Dusun Barat, Desa Jarin, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, ada penantian panjang yang akhirnya berujung haru. Adalah Pak Buyan (60) dan istrinya, Ibu Sumawiyah (54), pasangan suami istri yang selama 6 tahun memimpikan rumah yang layak untuk berteduh.Sabtu,19/10/2026.   Selama bertahun-tahun, keduanya hanya bisa menahan impian itu. Sebagai buruh tani, penghasilan yang …

Abu Lupie Desak Mualem Segera Reshuffle Pejabat SKPA

admin

18 Okt 2026

  BANDA ACEH , Teropongnasionalnews Abu Lupie mendesak Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) segera mengevaluasi dan merombak pejabat Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) serta badan usaha milik daerah (BUMD) yang dinilai belum maksimal mendukung pelaksanaan program prioritas Pemerintah Aceh periode 2025-2030.   Desakan tersebut disampaikan guna mendorong percepatan realisasi visi dan misi Gubernur dan Wakil …

Kabut Asap Selimuti Bireuen, PMI Bagikan Ribuan Masker untuk Lindungi Warga 

admin

17 Okt 2026

    BIREUEN ,Teropongnasionalnews Kabut asap yang menyelimuti langit Kabupaten Bireuen, Aceh, dalam beberapa hari terakhir mulai mengganggu jarak pandang dan memicu kekhawatiran terhadap kualitas udara. Di tengah kondisi tersebut, Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bireuen turun ke jalan membagikan ribuan masker kepada masyarakat untuk mengantisipasi dampak paparan asap.   Ketua PMI Bireuen, Edi Sapura, …

IDI Bersama Mahasiswa Fakultas Kedokteran Umuslim Bireuen Bagikan Masker, Lindungi Masyarakat dari Ancaman Asap Kebakaran Hutan

admin

17 Okt 2026

    BIREUEN, Teropongnasionalnews Di tengah ancaman pencemaran udara akibat asap kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti sejumlah wilayah di Indonesia, kepedulian terhadap kesehatan masyarakat menjadi pesan kemanusiaan yang tidak boleh diabaikan.   Sebagai bentuk nyata kepedulian tersebut, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) bersama mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Almuslim (Umuslim), Peusangan, Kabupaten Bireuen, melaksanakan kegiatan pembagian …

Skandal BOSP di PKBM Tanggamus: Pengelola Menjerit, Oknum Forum dan Dinas Diduga Kuat Menikmati Hasil Upeti

admin

17 Okt 2026

    TANGGAMUS –(teropongnasionalnews) Tabir gelap pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan, dan Bantuan Sosial Pendidikan di Kabupaten Tanggamus kian terbuka.   Dugaan praktik pemotongan dana yang terstruktur, masif, dan melibatkan jejaring kekuasaan mulai terurai dari pengakuan langsung para pengelola PKBM di lapangan.   Hasil investigasi di sejumlah kecamatan …

x
x