*GPS Desak KPH Rinjani Timur Segera Klarifikasi Status Lahan Warga: “Kami Sudah Bermukim Sebelum Ditetapkan Sebagai Kawasan Hutan”*

Jerowaru, 11 Oktober 2025, (teropongnasionalnews)

Gerakan Pemuda Selatan(GPS) bersama masyarakat kembali menyoroti langkah yang dilakukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Rinjani Timur terkait persoalan lahan warga yang kini berstatus kawasan hutan. Polemik ini mencuat setelah pihak KPH disebut telah mengajukan surat pembatalan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), padahal masyarakat telah lama menempati dan mengelola lahan tersebut jauh sebelum penetapan kawasan hutan.

Menurut pernyataan GPS, langkah pembatalan SPPT itu menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat yang selama ini taat membayar pajak dan memiliki bukti penguasaan lahan secara turun-temurun.

“Masyarakat sudah bermukim dan membangun jauh sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai kawasan hutan. Bahkan mereka rutin membayar pajak, karena sadar akan kewajiban sebagai warga negara,” tegas perwakilan GPS.

GPS menilai, langkah yang seharusnya dilakukan KPH Rinjani Timur adalah mengajukan surat resmi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk melaksanakan penataan batas terhadap tanah masyarakat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan.

“Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021 sudah jelas mengatur mekanisme penataan batas. Jika masyarakat sudah lebih dulu menempati lahan sebelum kawasan ditetapkan, maka harus ada kebijakan khusus agar hak-hak warga tetap dilindungi,” tambahnya.

Lebih lanjut, GPS menyinggung putusan Mahkamah Agung Nomor 78 PK/TUN/2019 terkait SHM Nomor 704, di mana dalam amar putusannya Mahkamah tidak membatalkan sertifikat tersebut dengan alasan lahan telah ditempati masyarakat sebelum status kawasan hutan ditetapkan.

“Artinya, secara hukum ada preseden bahwa keberadaan warga yang lebih dulu bermukim memiliki kekuatan hukum dan tidak bisa diabaikan begitu saja,” ujar GPS.

GPS juga meminta agar KPH Rinjani Timur segera bersurat ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VIII Denpasar guna menindaklanjuti permohonan masyarakat secara administratif dan teknis.

“Kami mendesak agar proses ini dilakukan secara terbuka dan transparan. Jangan sampai masyarakat yang sudah tinggal puluhan tahun justru dianggap pendatang di tanahnya sendiri,” tegas mereka.

Sebagai pembanding, GPS mencontohkan kasus di Dusun Sunut, di mana masyarakat yang sebelumnya masuk dalam kawasan hutan akhirnya dikeluarkan dari peta kawasan setelah dilakukan pemindahan dan penataan batas. Wilayah tersebut kini bahkan telah disertipikatkan secara sah.

“Kami hanya menuntut keadilan yang sama. Jika di Dusun Sunut bisa, maka di wilayah kami pun harus bisa. Prinsipnya sederhana, kami sudah lebih dulu ada di sini sebelum ditetapkan sebagai kawasan hutan,” pungkas GPS.

Dalam waktu dekat, GPS bersama perwakilan masyarakat berencana turun langsung ke kantor KPH Rinjani Timur untuk menyampaikan aspirasi secara resmi serta meminta penjelasan terbuka mengenai dasar kebijakan pembatalan SPPT dan status lahan warga.

(Aprianti)