*GERADIN Desak Bupati Lombok Timur Hentikan Staf Khusus Bermasalah*

Lombok Timur, 20 September 2025. (teropongnasionalnews)

Gerakan Advokat Indonesia (GERADIN) Lombok Timur angkat bicara terkait kebijakan Bupati Lombok Timur dalam pengangkatan Staf Khusus (Stafsus) Bupati yang dinilai sarat pelanggaran administrasi dan bertentangan dengan regulasi yang berlaku. Kajian panjang yang dilakukan GERADIN sejak 29 Agustus hingga 18 September 2025, berhasil menemukan sejumlah fakta yang mengkhawatirkan.

Dalam hasil kajiannya, GERADIN mengungkap adanya dugaan cacat administrasi pada proses pengangkatan Stafsus. Salah satu temuan paling krusial adalah banyaknya Stafsus yang berasal dari kalangan Non ASN namun tidak memenuhi syarat akademik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tim Staf Khusus Bupati.

Di dalam Bab IV Pasal 6 Perbup Nomor 19 Tahun 2020 disebutkan dengan jelas, bahwa Stafsus dari unsur Non ASN/profesional/ahli dapat diangkat menjadi anggota Tim Staf Khusus Bupati dengan persyaratan antara lain pendidikan minimal Strata Dua (S2). Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa hampir seluruh Stafsus yang saat ini menjabat tidak memenuhi kualifikasi tersebut.

Tak hanya soal latar belakang pendidikan, GERADIN juga menemukan adanya Stafsus yang tidak pernah hadir atau menjalankan tugas sebagaimana mestinya. “Ada Stafsus yang bisa dikategorikan ghoib karena tidak pernah terlihat batang hidungnya di Lombok Timur. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar, apakah jabatan Stafsus hanya sekadar formalitas, padahal menggunakan anggaran daerah?” ungkap perwakilan GERADIN Lotim.

GERADIN menilai, kebijakan Bupati ini tidak hanya bertentangan dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020, tetapi juga berseberangan dengan ketentuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dalam beberapa penjelasan resminya, BKN menegaskan bahwa kepala daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat Stafsus yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih jauh, GERADIN menyoroti dampak keberadaan Stafsus ini terhadap tata kelola keuangan daerah. Keberadaan Stafsus yang cacat administrasi dinilai berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lombok Timur, tanpa memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan dan pelayanan masyarakat.

“Sebagai organisasi advokat, kami melihat adanya pelanggaran norma hukum administrasi yang tidak bisa dibiarkan. Untuk itu, GERADIN mendesak Bupati Lombok Timur segera mengevaluasi dan menghentikan keberadaan Stafsus yang tidak sesuai aturan. Langkah ini penting untuk menegakkan prinsip pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” tegas pernyataan resmi GERADIN.

GERADIN menambahkan, apabila rekomendasi ini diabaikan, pihaknya tidak menutup kemungkinan akan menempuh langkah hukum lebih lanjut sesuai kewenangan advokasi dan instrumen hukum yang berlaku.

Dengan sikap tegas ini, GERADIN berharap agar Bupati Lombok Timur mampu menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan kelompok, serta menjadikan aturan hukum sebagai pijakan utama dalam setiap kebijakan. Karena, menurut GERADIN, membangun Lombok Timur bukan sekadar soal politik, melainkan tentang menghadirkan tata kelola pemerintahan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat. (Irfan)