Rakor Ketua RT/ RW di Kelurahan Kebonsari, Kritik Kinerja Dispendukcapil dan Akurasi Data Bansos Kabupaten Jember

Jember – (teropongnasionalnews)

Rapat Koordinasi (Rakor) Ketua RT/RW se-Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Jember, yang dilaksanakan pada Rabu malam (12/11/2025), berjalan dinamis dan penuh kritik membangun. Acara yang dihadiri oleh Deni Hadiatullah Plt Camat Sumbersari, Koordinator PKH Kabupaten Jember, Yhoni Kabid Informasi dan Data Dispendukcapil, serta Edy Hariyanto Lurah Kebonsari ini bertujuan untuk sosialisasi program, khususnya terkait Bantuan Sosial (Bansos) dan pelayanan administrasi kependudukan.
Materi yang disampaikan oleh perwakilan dari Dispendukcapil dan Dinas Sosial (Dinsos) dinilai cukup transparan. Namun, sesi tanya jawab menjadi sangat hidup dengan berbagai masukan dan kritik, terutama dari perwakilan di tingkat RT/RW. Salah satu kritik tajam datang dari Imam Taufik, Ketua RT 1 RW 9, yang menyoroti dua isu utama: pelayanan Dispendukcapil dan akurasi data penerima Bansos.
Sorotan pada Pelayanan Dispendukcapil: Warga Bolak-balik dan Ketiadaan Senyum. Imam Taufik menyampaikan bahwa meskipun ada perbaikan, pelayanan di Dispendukcapil masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal keramahan dan efisiensi waktu.
* “Poinnya ada perbaikan , namun kita tidak menutup kemungkinan… masih banyak yang ditemui hal-hal yang memang tidak bisa dieksekusi dengan cepat,” ujar Imam Taufik.
* Ia menekankan pentingnya perbaikan dalam pelayanan di lini depan, termasuk perlunya senyum dan keramahan. “Seharusnya kan ada senyum, ada lebih ramah, karena memang ini kita temukan—saya bicara dengan data yang selama ini kita kawal… Banyak sekali warga Jember yang ke Dinas Dukcapil ini bolak-balik,” tambahnya.
* Imam Taufik juga menyoroti kerugian yang ditanggung warga akibat harus bolak-balik mengurus surat, baik dari segi biaya yang dikeluarkan maupun waktu yang terbuang.
Data Bansos Dinilai Belum Akurat dan Kurangnya Sosialisasi
Selain Dispendukcapil, masalah data Bansos juga menjadi perhatian serius. Menurut Imam Taufik, meskipun data yang disampaikan sudah benar secara administrasi, realita di lapangan masih ditemukan ketidaksesuaian yang signifikan.
* “Data yang selama ini ada di lapangan itu juga banyak yang tidak sesuai,” tegasnya.
* Beberapa temuan yang sering dilaporkan di lapangan meliputi: penerimaan ganda, orang yang sudah meninggal masih menerima bantuan, orang mampu/kaya masih menerima bantuan, dan bahkan bayi baru lahir juga menerima bantuan.
* “Itu real… itu terjadi,” imbuhnya.
Permintaan Koordinasi dan Keterbukaan dari Dinas Terkait
Imam Taufik mendesak agar Dinas Sosial dan Dispendukcapil lebih serius dalam:
* Memperbaiki dan memutakhirkan data secara lebih mendalam.
* Meningkatkan koordinasi dan melibatkan RT/RW di bawah untuk mendata warganya yang berhak secara akurat.
* Meningkatkan sosialisasi terkait program-program pemerintah. Ia mencontohkan, warga tidak tahu jika tidak bisa menerima Bansos karena adanya masalah pinjaman online (Pinjol), yang harusnya disosialisasikan.
* Tidak Antikritik. “Harapannya dari Dinas Sosial dan Dispenduk… tidak antikritik… dan bisa sangat terbuka dengan kritikan, masukan, yang mana tujuannya adalah baik,” tutup Imam Taufik.
Menurutnya, kurangnya sosialisasi menyebabkan banyak program tidak tersampaikan dengan baik hingga ke tingkat RT/RW, apalagi ke masyarakat. Hal ini terbukti dari banyaknya pertanyaan dalam rakor yang menunjukkan minimnya informasi yang diterima oleh pengurus wilayah.
Bambang Sugiharto.
Wartawan jember