Ketua KPM Soroti Mekanisme BPJS Kesehatan Mandiri, Berharap Pemerintah Evaluasi Kebijakan yang Dinilai Memberatkan Masyarakat

Lombok Timur, (teropongnasionalnews)

26 Oktober 2026_Ketua Komunitas Pelayan Masyarakat (KPM), Irfan Muliadi, berharap pemerintah dan BPJS Kesehatan mengevaluasi mekanisme peralihan kepesertaan dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) ke BPJS Kesehatan mandiri agar masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih mudah, transparan, dan berkeadilan.

Sorotan ini muncul setelah KPM mendampingi seorang warga bernama Mus Mulyadi yang mengurus BPJS Kesehatan anaknya untuk memenuhi persyaratan administrasi pendaftaran menjadi anggota TNI.

Sebelumnya, anak Mus Mulyadi tercatat sebagai peserta BPJS PBI. Namun, sejak Januari, kepesertaannya dinonaktifkan oleh sistem tanpa diketahui oleh pihak keluarga. Persoalan baru disadari ketika BPJS dibutuhkan untuk keperluan administrasi.

Karena pengaktifan melalui skema PBI maupun UHC belum dapat dilakukan, keluarga akhirnya memilih jalur BPJS mandiri agar kepesertaan dapat segera aktif. Namun, proses tersebut memunculkan tagihan iuran sejak Januari hingga bulan berjalan dengan total sekitar Rp1,4 juta.

Mus Mulyadi mengaku terkejut mengetahui besarnya tagihan yang harus dibayarkan, terlebih anaknya sebelumnya telah terdaftar sebagai peserta BPJS PBI yang iurannya ditanggung pemerintah.

Ia berharap pemerintah memberikan perhatian dan mempertimbangkan keringanan bagi masyarakat yang menghadapi persoalan serupa, khususnya warga yang tidak mengetahui bahwa kepesertaannya telah dinonaktifkan.

Menanggapi persoalan tersebut, Irfan Muliadi menilai perlu adanya penjelasan yang transparan mengenai dasar penagihan iuran untuk periode sebelumnya, terutama bagi masyarakat yang tidak mengetahui perubahan status kepesertaannya.

“Kami sangat menyayangkan apabila masyarakat yang sebelumnya menjadi peserta BPJS PBI, tanpa mengetahui kepesertaannya telah dinonaktifkan, kemudian dihadapkan pada tagihan hingga Rp1,4 juta ketika ingin mengaktifkan BPJS secara mandiri.”

Irfan memahami bahwa BPJS Kesehatan memiliki regulasi dan mekanisme yang harus dijalankan. Namun, ia berharap penerapannya tetap mempertimbangkan kondisi nyata masyarakat, khususnya warga dengan keterbatasan ekonomi.

“Kami tidak bermaksud menyalahkan pihak mana pun. Kami hanya berharap ada evaluasi dan penjelasan yang transparan. Jangan sampai masyarakat yang sedang berusaha memenuhi kebutuhan administrasi justru menghadapi beban biaya yang menyulitkan.”

Melalui persoalan ini, KPM berharap pemerintah dan BPJS Kesehatan meninjau kembali mekanisme penonaktifan peserta PBI, peralihan ke kepesertaan mandiri, serta ketentuan pembayaran iuran yang muncul saat pengaktifan kembali.

KPM juga berharap masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai status kepesertaan, dasar perhitungan tagihan, dan pilihan pengaktifan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Harapan kami, pemerintah dan BPJS Kesehatan dapat menghadirkan mekanisme yang lebih adil, transparan, dan tidak memberatkan masyarakat. Apabila terdapat kebijakan yang dalam pelaksanaannya menimbulkan kesulitan bagi warga, sudah semestinya dilakukan evaluasi demi perbaikan pelayanan ke depan,” tutup Irfan.

Menurut KPM, pelayanan publik yang baik bukan sekadar menjalankan regulasi, tetapi juga memberikan kepastian, kemudahan, dan perlindungan bagi masyarakat.

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar. Karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan akses pelayanan kesehatan diharapkan senantiasa mengedepankan keadilan, keterbukaan informasi, dan kepedulian terhadap kondisi masyarakat. (Irfan)