Kejari Bireuen Fasilitasi Perdamaian Kasus Penadahan di Simpang Mamplam melalui Pendekatan Restorative Justice

Bireuen, Teropongnasionalnews

Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen, Munawal Hadi, S.H., M.H., bersama tim Jaksa Fasilitator, berhasil memfasilitasi proses perdamaian antara tersangka dan korban dalam perkara tindak pidana penadahan yang terjadi di Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen. Proses perdamaian ini merupakan bagian dari pengusulan penghentian penuntutan berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAMPIDUM) Kejaksaan Agung RI.

Proses mediasi yang berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Bireuen ini dipimpin langsung oleh Kajari Munawal Hadi, S.H., M.H., dan turut dihadiri oleh pihak korban, tersangka, keluarga masing-masing, serta perwakilan perangkat gampong setempat, Senin ( 15/9/2025).

Perkara ini bermula pada Maret 2025, ketika tersangka berinisial S memberitahukan kepada Saksi T (yang kini juga berstatus tersangka dalam perkara pencurian) bahwa ia membutuhkan empat sak semen dan satu unit kloset jongkok untuk keperluan pembangunan rumah. Kemudian, pada Selasa, 25 Maret 2025 sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi T dan Saksi UB (juga tersangka dalam kasus pencurian) mengambil barang-barang milik korban Saifullah berupa:

• 4 sak semen merek Andalas,

• 1 mesin gerinda tangan merek Tokyu (warna biru hitam),

• 1 kloset jongkok merek American Standard (warna putih),

Barang-barang tersebut diambil tanpa izin dari rumah korban yang beralamat di Desa Ceurucok, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen.

Selanjutnya, sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi T menjual 4 sak semen kepada Tersangka S seharga Rp200.000. Selain itu, Tersangka juga diminta membantu menjual mesin gerinda dan kloset yang turut dicuri. Beberapa hari kemudian, Tersangka S berhasil menjual mesin gerinda seharga Rp150.000 kepada seseorang bernama Junaidi. Dari hasil penjualan tersebut, S menyerahkan uangnya kepada Saksi T dan menerima imbalan sebesar Rp20.000. Sementara itu, kloset masih belum dibayar oleh Tersangka kepada Saksi T.

Atas perbuatannya, Tersangka S dijerat Pasal 480 ke-1 KUHP tentang penadahan, dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara.

Namun, dalam upaya menyelesaikan perkara secara damai, Kejari Bireuen melalui proses mediasi berhasil mempertemukan kedua belah pihak. Dalam pertemuan tersebut, tersangka menyatakan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Korban pun menyatakan kesediaan untuk memaafkan dan berdamai, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

Dengan tercapainya kesepakatan perdamaian ini, Kejari Bireuen akan melanjutkan pengusulan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif ke Kejaksaan Tinggi Aceh dan selanjutnya menunggu hasil ekspose bersama JAMPIDUM untuk mendapatkan persetujuan resmi.

Langkah ini merupakan bentuk nyata dari komitmen Kejaksaan dalam mengedepankan keadilan yang humanis, menyentuh akar persoalan, dan memulihkan kembali hubungan sosial antara pelaku dan korban dalam masyarakat.

( Hendra)