*Geradin Lotim Desak Polres Usut Dugaan Penyalahgunaan LPG 3 Kg untuk Program MBG*

Lombok Timur, 21 September 2025. (teropongnasionalnews)

Gerakan Advokat Indonesia (Geradin) Lombok Timur menyuarakan sikap tegas terkait dugaan penyalahgunaan Gas LPG 3 kilogram (kg) bersubsidi yang digunakan untuk kebutuhan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Geradin menilai praktik tersebut jelas bertentangan dengan aturan yang berlaku serta berpotensi menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar.

Sebagaimana diketahui, LPG 3 kg merupakan produk energi bersubsidi dari pemerintah yang hanya diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dan usaha mikro. Ketentuan ini telah diatur secara tegas melalui Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 dan sejumlah regulasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Program MBG, yang dalam pelaksanaannya mengolah makanan dalam skala besar untuk ribuan penerima manfaat, jelas tidak masuk dalam kategori penerima hak subsidi tersebut.

“Penggunaan LPG 3 kg dalam dapur MBG bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga menyalahi tujuan mulia dari subsidi energi yang diberikan pemerintah. Subsidi ini seharusnya dirasakan oleh masyarakat kecil, bukan dipakai untuk program besar yang sesungguhnya mampu menggunakan energi non-subsidi,” tegas pernyataan Geradin Lotim.

Geradin menegaskan, ada sejumlah alasan mendasar mengapa penggunaan LPG 3 kg untuk dapur MBG tidak bisa dibenarkan.

1.Bertentangan

dengan Regulasi. Pemerintah secara tegas membatasi penggunaan LPG 3 kg hanya bagi rumah tangga dan usaha mikro. Dapur MBG yang mengolah makanan dalam skala massal tidak termasuk dalam kategori tersebut.

2.Berpotensi Menimbulkan Kerugian Negara

Ketika subsidi tidak tepat sasaran, negara menanggung kerugian besar. Hal ini sama saja dengan menyalahgunakan APBN yang seharusnya dimanfaatkan untuk menyejahterakan rakyat kecil.

3.Mengandung Unsur Pidana

Penyalahgunaan LPG bersubsidi dapat dijerat dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pelaku dapat dihukum penjara hingga 3 tahun dan denda hingga Rp 30 miliar. Bahkan, bila terbukti ada praktik penimbunan atau pengoplosan, hukuman bisa lebih berat dengan ancaman penjara 5 tahun serta denda Rp 2 miliar sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja dan UU Perlindungan Konsumen.

Geradin juga menyampaikan kekhawatiran atas adanya dugaan keterlibatan oknum Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penyalahgunaan LPG 3 kg untuk dapur MBG. Jika benar terbukti, hal ini akan menjadi citra buruk dan meruntuhkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum.

“Hukum tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Jika benar ada oknum APH yang terlibat, Polres Lotim harus berani bertindak transparan dan adil. Jangan sampai ada kesan pembiaran atau tebang pilih dalam penegakan hukum,” tegas Geradin dalam keterangannya.

Melihat kondisi ini, Geradin Lotim mendesak Polres Lombok Timur untuk segera melakukan langkah konkret berupa penyelidikan mendalam dan tindakan hukum yang tegas kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

“Subsidi LPG 3 kg adalah hak masyarakat kecil. Maka, kami mendesak Polres Lombok Timur agar segera turun tangan, menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan, serta memastikan tidak ada pihak yang kebal hukum,” ungkap Geradin.

Geradin juga mengingatkan bahwa keberadaan subsidi energi merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat miskin. Karenanya, penyalahgunaan yang mengorbankan hak rakyat tidak boleh dibiarkan begitu saja.

Dengan pernyataan ini, Geradin berharap penegakan hukum bisa berjalan transparan dan akuntabel, sehingga rakyat kecil tetap menjadi pihak yang paling diutamakan dalam setiap kebijakan. Karena pada akhirnya, keadilan hanya akan hadir bila hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. (Irfan)