Usut tuntas Kelebihan Pembayaran dan Iuran Tanpa Payung Hukum ke MKKS -K3S yang menjadi temuan BPK di 5 sekolah Tanggamus

TANGGAMUS —(teropongnasionalnews)
​Dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 (Nomor 32B/LHP/XVIII.BLP/05/2025) membongkar tabir penyimpangan dalam pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2025. Dari hasil uji petik yang dilakukan BPK pada lima sekolah di Kabupaten Tanggamus, ditemukan kelebihan pembayaran dan belanja BOSP yang tidak sesuai ketentuan dengan total nilai mencapai Rp142.146.928,57.kamis 1 oktober 2026.

​Temuan audit BPK mengungkap modus operandi yang terstruktur lugas: transaksi pengadaan sekolah sejatinya dilakukan melalui platform SIPLah. Namun, setelah pembayaran ditransfer, pihak penyedia/toko mengembalikan sebagian uang tunai kepada pihak sekolah setelah dipotong imbalan/fee untuk pihak tertentu di luar sekolah.

​Uang “kembalian” inilah yang kemudian dipakai sekolah untuk membiayai berbagai pengeluaran yang tidak pernah dianggarkan dalam Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS). Sebagai contoh, di SMPN 3 Pugung yang menyumbang nilai ketidaksesuaian terbesar senilai Rp84,20 juta, dana tersebut dipakai dengan alasan untuk membayar honorarium guru/pegawai honorer, kegiatan PPDB, masa pengenalan lingkungan sekolah, kegiatan kemah, hingga lomba OSN.

​tindakan memanipulasi transaksi belanja negara demi membiayai pos di luar anggaran tetap merupakan pelanggaran.

​Rincian Temuan pada Lima Sekolah
​Berdasarkan hasil pengujian BPK atas lima sekolah sasaran uji petik, berikut rincian nilai belanja BOSP yang dinyatakan tidak sesuai ketentuan:
1. ​SMPN 3 Pugung: Rp84.205.000,00
2. ​SMPN 1 Gisting: Rp29.182.000,00
3. ​SDN 1 Gisting Atas: Rp7.633.000,00
4. ​SDN 1 Banding Agung: Rp17.173.928,57
5. ​SDN 1 Talang Padang: Rp3.953.000,00
​Total Temuan: Rp142.146.928,57.

​Selain itu, BPK mengungkap adanya alokasi penyerahan dana dari sekolah kepada MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) dan K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah). Meski Ketua MKKS dan K3S mengklaim tidak ada iuran rutin dan sifatnya hanya “kontribusi bersama antar-kepala sekolah untuk kegiatan tertentu”, mekanisme pengumpulan dana tanpa dasar regulasi yang jelas tetap menabrak tata kelola administrasi keuangan negara.

​Kondisi ini memantik reaksi keras dan keprihatinan mendalam dari jajaran aktivis daerah. Ketua LSM Gerakan Elemen Pemuda Asli Lampung (GEPAL), Junaidi, angkat bicara menanggapi temuan audit resmi BPK tersebut. Junaidi menyampaikan rasa keprihatinannya yang mendalam atas potret suram tata kelola anggaran di dunia pendidikan Kabupaten Tanggamus.

​”Kami sangat prihatin dan menyayangkan masih terjadinya praktik-praktik akal-akalan dalam pengelolaan dana BOSP di Tanggamus. Dana yang sejatinya dikucurkan negara untuk menopang kebutuhan operasional siswa di sekolah justru dijadikan instrumen formalitas demi meloloskan transaksi yang menabrak aturan. Ini bentuk kerapuhan moral dan pengawasan yang tidak boleh dibiarkan,” tegas Junaidi.

​Junaidi menambahkan bahwa LSM GEPAL akan terus mengawal dan mendesak aparat penegak hukum serta instansi terkait untuk tidak sekadar menyelesaikan masalah ini secara kompromistis di atas kertas.

Praktik ini secara tegas melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendikbudristek Nomor 18 Tahun 2022 tentang Juknis Pengadaan Barang/Jasa Satuan Pendidikan, serta Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Juknis Pengelolaan Dana BOSP.

​Dunia pendidikan di Kabupaten Tanggamus sudah sepatutnya dibersihkan dari segala bentuk tindakan kecurangan dan keserakahan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dana BOSP diciptakan oleh negara bukan sebagai ladang bancakan atau lahan kompromi regulasi, melainkan murni dialokasikan untuk menopang kebutuhan operasional belajar-mengajar para siswa di sekolah. Ketika rupiah demi rupiah dana pendidikan digeser demi memuaskan formalitas dan kepentingan terselubung, (Hery)