Dugaan penguasaan Dana Bumdes untuk kepentingan pribadi,Tim media akan laporkan kepala pekon sukabanjar cukuh balak ke aparat penegak hukum (APH)

TANGGAMUS –(teropongnasionalnews)

Ironi besar terjadi di Kepulauan Pulau Tabuan. Dana ketahanan pangan BUMDes Suka Banjar senilai Rp142 juta tampil ‘gemuk’ dan sempurna secara administratif, namun ‘kurus gering’ tanpa wujud fisik di lapangan. Di tengah penderitaan warga wilayah 3T, sang Kepala Pekon Suka Banjar, Salman, justru diduga sedang menikmati ‘gurihnya’ aliran dana yang ia kuasai secara sepihak untuk kepentingan pribadi.

​Isolasi Geografis: Tameng Manipulasi Data

​Pekon Suka Banjar bukanlah wilayah yang mudah dijamah. Sebagai satu dari empat pekon yang terisolasi di gugusan Kepulauan Pulau Tabuan, wilayah ini menyandang status daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Namun, alih-alih menjadi alasan untuk pengabdian yang lebih tulus, kondisi geografis ini diduga kuat dimanfaatkan oleh Salman sebagai tameng untuk memanipulasi data dan menyumbat keran informasi kepada warganya sendiri.

​Di pulau yang jauh dari jangkauan pengawasan ketat daratan pusat kabupaten, informasi menjadi barang mewah yang mudah dipelintir. Sang Kepala Pekon seolah merasa memiliki “kerajaan kecil” yang aman dari endusan hukum, menganggap jarak tempuh laut yang jauh akan meredam jeritan warga terkait raibnya dana ketahanan pangan tahun 2025 tersebut.

​Aktor Figuran dan Rekening yang “Mampir”

​Skema yang dijalankan terbilang rapi namun sangat telanjang. Pengurus BUMDes Pekon Suka Banjar diduga hanya dijadikan aktor figuran yang fungsinya dibatasi pada meja pencairan bank saja. Begitu uang cair, peran mereka usai, dan kendali anggaran sepenuhnya beralih ke tangan dingin sang Kepala Pekon.

​”Uang senilai Rp142 juta telah saya tarik dari rekening, kemudian diminta lagi oleh kepala pekon,” ungkap narasumber, dengan menirukan ucapan Ketua Bumdes.

​Pengakuan ini menelanjangi betapa rapuhnya integritas tata kelola keuangan di Suka Banjar. Dana yang seharusnya dikelola secara kolektif oleh BUMDes untuk program penggemukan kambing, justru ditarik kembali secara paksa oleh oknum kades sesaat setelah keluar dari pintu bank.

​Fatamorgana di Tengah Lautan

​Hingga detik ini, warga Suka Banjar hanya bisa menatap nanar. Janji tentang pemberdayaan ekonomi melalui program nasional Presiden Prabowo hanyalah fatamorgana di siang bolong. Kandang yang dijanjikan kokoh tak kunjung berdiri, dan kambing yang diimpikan gemuk tak pernah menampakkan batang hidungnya.

​”Kami tidak melihat wujud usaha BUMDes pekon kami. Kata ketuanya, dana itu dipegang sepenuhnya oleh kepala pekon,” tutur salah satu warga yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan.

Secara administratif, laporan mungkin terlihat manis untuk membohongi instansi di daratan, namun realitanya sang pemimpin desa diduga lebih memilih “berswasembada” untuk dompetnya sendiri.

​Menanti Tangan Besi APH dan APIP

​Tindakan serakah ini bukan sekadar malapraktik administrasi; ini adalah pengkhianatan nyata terhadap visi kedaulatan pangan nasional. Saat negara berjuang mengamankan perut rakyat di wilayah terpencil, oknum di tingkat tapak justru sibuk menggemukkan pundi-pundi pribadi.

​Geram dengan ulah Salman yang dinilai memanfaatkan kondisi 3T untuk menindas hak warga, sejumlah pihak dan awak media kini bersiap mengambil langkah hukum. Laporan resmi akan segera dilayangkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Publik kini menanti: apakah hukum akan menyeberangi lautan untuk menyeret sang “raja kecil” ini, ataukah ia akan tetap melenggang bebas menikmati hasil jarahannya di Pulau Tabuan.(Tim)