PMI dan Pemkab Bireuen Perkuat Kolaborasi Kemanusiaan

BIREUEN, Teropongnasionalnews

Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bireuen terus memperkuat silaturahmi sekaligus membangun kolaborasi kemanusiaan dengan Pemerintah Kabupaten Bireuen. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat peran PMI dalam membantu masyarakat, khususnya dalam menghadapi berbagai persoalan kebencanaan dan kemanusiaan.

Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan jajaran pengurus dan Dewan Kehormatan PMI Kabupaten Bireuen bersama Bupati Bireuen H. Mukhlis, S.T. beserta jajaran di Pendopo Bupati Bireuen, Jumat malam (28/8/2026).

Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan menjadi bagian dari rangkaian silaturahmi, musyawarah, sekaligus persiapan pelantikan kepengurusan PMI Kabupaten Bireuen masa bakti 2026–2031.

Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua PMI Kabupaten Bireuen Edi Saputra, S.H. atau Edi Obama, bersama jajaran pengurus yang akan dilantik. Sementara Bupati Bireuen hadir dalam kapasitasnya sebagai pelindung PMI Kabupaten Bireuen.

Dalam pertemuan itu, Edi Saputra menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati Bireuen beserta jajaran atas sambutan serta dukungan yang diberikan terhadap agenda silaturahmi dan penguatan organisasi PMI.

Menurut Edi, dukungan kepala daerah menjadi bagian penting dalam memperkuat gerakan kemanusiaan di Kabupaten Bireuen. PMI, kata dia, tidak hanya membutuhkan kekuatan organisasi, tetapi juga sinergi dengan pemerintah daerah, relawan dan seluruh elemen masyarakat.

“PMI mendukung seluruh kerja dan program Bupati Bireuen, H. Mukhlis. Kami juga berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menjalankan misi kemanusiaan,” ujar Edi.

Kolaborasi Teruji Saat Bencana

Edi menilai semangat kolaborasi antara pemerintah daerah dan PMI selama ini telah terlihat dalam berbagai kegiatan kemanusiaan, terutama ketika bencana banjir melanda sejumlah wilayah di Aceh, termasuk Kabupaten Bireuen.

Dalam situasi tersebut, Bupati Bireuen dinilai tidak hanya berada di balik meja pemerintahan, tetapi turut hadir di tengah masyarakat dan relawan untuk melihat secara langsung kondisi warga yang terdampak bencana.

Bahkan, penggunaan jersey PMI oleh Bupati saat berada di tengah para relawan dinilai menjadi simbol kedekatan sekaligus dukungan pemerintah daerah terhadap gerakan kemanusiaan.

“Ini kolaborasi yang sangat bagus. Bupati ikut mendampingi para relawan selama ini. Karena itu, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Bupati untuk pelaksanaan pelantikan pengurus PMI Bireuen,” kata Edi.

Dalam kesempatan tersebut, Edi Saputra juga membacakan susunan kepengurusan PMI Kabupaten Bireuen masa bakti 2026–2031 yang akan dilantik.

Menariknya, komposisi kepengurusan tersebut berasal dari berbagai unsur dan latar belakang. Di dalamnya terdapat sahabat, rekan, serta sejumlah pihak yang sebelumnya memiliki latar belakang dan pilihan politik yang berbeda.

Bagi PMI, keberagaman tersebut justru menjadi kekuatan. Perbedaan tidak seharusnya menjadi sekat ketika menyangkut kepentingan kemanusiaan.

“Dalam kemanusiaan, perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Jus

perbedaan, kita belajar bahwa kepedulian dapat menyatukan siapa saja.”

Semangat tersebut menjadi pesan penting bahwa PMI hadir bukan untuk membawa kepentingan kelompok tertentu, melainkan untuk memberikan pelayanan kemanusiaan kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang.

Bupati Jelaskan Mekanisme Anggaran Pascabanjir

Sementara itu, Bupati Bireuen H. Mukhlis merespons positif silaturahmi jajaran PMI dan Dewan Kehormatan PMI Kabupaten Bireuen tersebut.

Dalam suasana dialog yang akrab, Mukhlis turut menjelaskan sejumlah hal terkait mekanisme anggaran penanganan dan pemulihan pascabanjir.

Menurutnya, sebagian besar dukungan anggaran pascabanjir berasal langsung dari kementerian maupun lembaga terkait. Masing-masing bantuan memiliki mekanisme serta leading sector tersendiri.

Pengelolaan bantuan tersebut juga melalui tahapan evaluasi dan pengawasan, termasuk oleh Inspektorat.

“Pasca banjir, banyak anggaran dan bantuan datang melalui kementerian masing-masing. Pemerintah daerah tidak memegang seluruh anggaran tersebut. Ada bantuan yang langsung masuk ke rekening penerima,” jelas Mukhlis.

Ia mencontohkan bantuan jaminan hidup (jadup) yang disalurkan langsung kepada masyarakat penerima berdasarkan data yang telah ditetapkan.

Namun, persoalan sering muncul ketika terdapat data penerima yang tidak tepat, belum valid, atau mengalami perubahan. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah daerah, khususnya kepala daerah, kerap menjadi pihak pertama yang mendapatkan pertanyaan dari masyarakat.

Penjelasan tersebut disampaikan Bupati dalam suasana santai dan penuh keakraban bersama Ketua PMI Bireuen Edi Obama serta jajaran tamu kehormatan PMI.

Mukhlis juga meminta jajaran PMI memahami kondisi dan kesibukan pemerintah daerah yang saat ini masih menjalankan berbagai agenda penanganan serta pemulihan pascabanjir.

Ia mengakui masih terdapat sejumlah harapan dan agenda bersama relawan yang belum seluruhnya dapat diakomodasi. Hal tersebut, menurutnya, lebih disebabkan keterbatasan waktu dan banyaknya agenda pemerintahan yang harus diselesaikan.

Pelantikan Pengurus PMI Diminta Digelar Terbuka

Mengenai rencana pelantikan pengurus PMI Kabupaten Bireuen masa bakti 2026–2031, Bupati meminta panitia terlebih dahulu menyusun rundown dan konsep acara secara lengkap sebelum menentukan waktu pelaksanaan.

“Saya selaku bupati dan kepala daerah sudah semestinya mengayomi, apalagi ini menyangkut misi kemanusiaan. Susun dulu rundown lengkap acara pelantikan. Untuk menentukan waktunya malam ini belum tepat,” kata Mukhlis.

Sebelumnya, PMI Bireuen mengusulkan agar prosesi pelantikan dilaksanakan di ruang terbuka. Gagasan tersebut diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkenalkan kembali PMI serta semangat kemanusiaan kepada masyarakat secara lebih luas.

Ketua PMI Bireuen menyatakan siap menindaklanjuti arahan Bupati dan akan menyampaikan kembali berbagai informasi kepada masyarakat yang selama ini dinilai belum tersampaikan secara utuh.

“Kami akan meneruskan informasi kepada masyarakat terkait hal-hal yang selama ini mungkin terputus, sehingga masyarakat dapat memahami proses penanganan dan pemulihan pascabanjir secara lebih utuh,” ujar Edi.

Kemanusiaan di Atas Segalanya

Pertemuan antara PMI Kabupaten Bireuen dan Pemerintah Kabupaten Bireuen tersebut ditutup dalam suasana penuh keakraban.

Silaturahmi ini diharapkan tidak berhenti sebatas pertemuan, tetapi menjadi awal dari penguatan sinergi antara pemerintah daerah, PMI, relawan dan masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan kemanusiaan di masa mendatang.

Sebab, dalam setiap bencana, masyarakat tidak hanya membutuhkan bantuan, tetapi juga membutuhkan kehadiran, kepedulian dan kepastian bahwa mereka tidak berjalan sendirian.

“Ketika kepentingan kemanusiaan ditempatkan di atas perbedaan, maka setiap langkah kecil dapat menjadi kekuatan besar untuk menyelamatkan dan meringankan beban sesama.”

Dengan semangat tersebut, PMI Bireuen diharapkan semakin solid dan mampu menjadi bagian penting dalam membangun budaya kepedulian, gotong royong serta ketangguhan masyarakat Kabupaten Bireuen. ( Hendra)