Pertanyakan Data BPJT – TL  Aliansi Poros Tengah menilai regulasi jangan dijadikan petutup informasi Publik

PASURUAN | — Teropong nasional .news

Beberapa Lembaga dan Media yang tergabung  di Aliansi Poros Tengah menggelar Audensi Dipenda Kota Pasuruan,  terkait   transparansi ( BPJT) Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas listrik. pada Kamis 070/5/22026

Pada Audensi tersebut Aliansi Poros tengah meminta untuk dispenda kota Pasuruan, untuk  terbuka untuk penerimaan pajak listrik yang dinilai ditutupi karena bisa menimbulkan kecurigaan publik dalam pengolahan PAD.

Dalam forum audensi tersebut menyampaikan dengan tegas bahwasanya yang selalu dijadikan dasar regulasi untuk menutupi data kepada semua masyarakat. Hal ini pemerintah juga tidak bisa hanya berlindung  kepada aturan, karena keterbukaan Informasi Publik itu dijamin oleh undang undang

Karena kalau setiap Dinas alasannya  ada undang undang yang mengatur beberapa data tidak bisa di publikasikan kita juga bicara undang undang keterbukaan Publik dan Publik juga punya hak untuk mengetahui anggaran yang dikelolah Pemerintah ataupun BUMN .ucap Saiful

Untuk masyarakat juga berhak mengetahui besaran  penerimaan BPJT – TL mulai dari pembayaran listrik pelanggan prabayar ataupun pascabayar.dan untuk data seharusnya tersedia detail di sistem dispenda maupun PLN.

kami harap, kami ingin mendapatkan informasi detail dari Dispenda agar bisa mengetahui kira-kira berapa konsumen listrik yang membayar dan berapa kontribusi PBJT-TL yang masuk dari seluruh pembayaran listrik masyarakat,” ujarnya.

Di forum audiensi tersebut , Edi Ambon GM GRIB JAYA turut menyampaikan  kritik keras terhadap pola penyampaian data yang disebut hanya diberikan secara global tanpa rincian detail.

Saat kita meminta data ke PLN, yang diberikan hanya gelondongan. Tanpa ada rincian yang detail, Kalau menurut analisa saya pribadi, itu hanya sekadar mencari pembenaran. Tidak mungkin by system tidak ada rincian detail,” terangnya

Menurut  Edi, klasifikasi pelanggan listrik sangat jelas dan memiliki tarif pajak yang berbeda, beda  mulai pelanggan rumah tangga hingga industri. Karena itu, ia menilai sangat mustahil jika data detail penerimaan pajak tidak tersedia.

“Pelanggan 900 VA, 1.300 VA, sampai industri itu berbeda. Pajaknya juga beda. Industri hanya sekitar 3 persen, rumah tangga 10 persen. Kalau dihitung total, nilainya fantastis. Ketika bicara angka besar, pasti ngeri-ngeri sedap. Di situ rawan muncul sarang permainan,” sindiran  tajam.

Aliansi Poros Tengah juga menyoroti bahwa dana PBJT-TL sejatinya berasal dari masyarakat setiap kali melakukan pembayaran listrik. Karena itu, publik dinilai memiliki hak penuh untuk mengetahui arah penggunaan dana tersebut, terutama yang berkaitan dengan Penerangan Jalan Umum (PJU).

“Ketika dana itu masuk menjadi PAD, itu uang rakyat. Minimal ada pengembalian untuk PJU. Kami sebagai warga sudah melaksanakan kewajiban setiap membeli token listrik maupun membayar listrik pascabayar. Masa ketika meminta hak untuk tahu justru dipersulit?” lanjut Edi Ambon.

Mereka mempertanyakan transparansi distribusi dana dari Bapenda ke berbagai dinas, termasuk pengalokasian untuk kebutuhan penerangan jalan yang selama ini masih banyak dikeluhkan masyarakat di sejumlah titik di Kota Pasuruan.

Aliansi Poros Tengah menegaskan bahwa audiensi tersebut bukan sekadar kritik tanpa dasar, melainkan bentuk kontrol sosial terhadap pengelolaan pajak daerah agar berjalan transparan dan akuntabel.

“Kalau rincian data dibuka, semuanya akan ketemu. Berapa yang dipungut dari rakyat, berapa yang kembali untuk pelayanan publik, dan sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya. Jangan sampai regulasi dijadikan tameng untuk menutup informasi yang menjadi hak publik,” pungkasnya. (Chan)