*Kuasa Hukum Saifur Ridho: Status “Buron 2 Bulan” Direkayasa, Ada Dugaan Pemerasan Berkedok RJ di Polres Jember*

*JEMBER, (teropongnasionalnews)

Kuasa hukum Saifur Ridho Bin Sahoni bersama istri dan orang tua tersangka mendatangi Mapolres Jember pada Senin. Agenda mereka dua: mengajukan Surat Permohonan Penangguhan Penahanan dan melaporkan dugaan maladministrasi serta pemerasan yang terjadi selama proses hukum.

Kedatangan ini juga untuk meluruskan pemberitaan yang menyebut Saifur sebagai “buron yang kabur ke Kalimantan Selatan selama 2 bulan”.

*Bantah Narasi Buron*

Saat di temui oleh media 05-09-2026, kuasa hukum memberikan klarifikasi dan menunjukkan dokumen resmi perkara. Laporan Polisi *LP-B/15/VII/2026/POLSEK JENGGAWAH* baru dibuat tanggal 25 Juli 2026. Sementara *SPDP Nomor: SPDP/197/VII/Res.1.11./2026/Reskrim* baru diterbitkan 30 Juli 2026.

“Dengan timeline seperti ini, tidak masuk akal jika klien kami disebut buron selama 2 bulan. Ini adalah manipulasi narasi untuk melegitimasi tindakan sewenang-wenang,” ungkap kuasa hukum.

*Alasan ke Kalimantan Selatan*

Menurut kuasa hukum, Saifur pergi ke Kalimantan bukan untuk melarikan diri dari perkara sewa-menyewa mobil. Ia disebut dalam posisi terancam.

Sebelum berangkat, Saifur mengaku sempat disekap dari pagi hingga petang oleh pihak penerima gadai berinisial H. Penyebabnya, mobil yang ia sewa dari pelapor sebelumnya diamankan oleh anggota Polsek Jenggawah.

Dalam kondisi tertekan, Saifur dipaksa menyetujui nilai gadai Rp20 juta dengan potongan 10%. Ia hanya menerima transfer Rp2,5 juta dan ditagih melunasi kekurangannya. Ditambah adanya ancaman akan dipenggal, Saifur memilih menyelamatkan diri ke Kalimantan Selatan, dan ingin bekerja dengan maksud ingin menyelesaikan semua permasalah sebelum akhirnya ditangkap pada 10 Agustus 2026.

Kuasa hukum menyayangkan laporan terkait penyekapan dan ancaman tersebut belum ditindaklanjuti.

Masa Penahanan Diduga Melewati Batas*

Berdasarkan *Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-KAP/193/VIII/RES.1.11./2026/RESKRIM*, Saifur ditahan sejak 10 Agustus 2026.

Mengacu Pasal 24 ayat (1) KUHAP, penahanan tingkat penyidik hanya 20 hari dan berakhir 30 Agustus 2026. Hingga hari ini, hari ke-25, keluarga mengaku belum pernah menerima tembusan Surat Perpanjangan 40 hari dari Kejaksaan Negeri Jember sebagaimana wajib hukumnya di Pasal 21 ayat (3) KUHAP.

“Jika administrasi perpanjangan tidak ada, maka terhitung 31 Agustus 2026 penahanan klien kami adalah ilegal,” tegas kuasa hukum.

*Dugaan Pemerasan dengan Dalih Restorative Justice*

Tim juga menyinggung motif awal perkara yang merupakan sengketa sewa-menyewa. Pelapor disebut tidak memiliki izin usaha rental resmi dan mobil masih berstatus kredit/fidusia.

“Jika tidak bayar, ancamannya perkara digantung dan penahanan diperpanjang,” ujar kuasa hukum. Bukti berupa rekaman suara dan dokumentasi foto sudah diserahkan ke Sie Propam Polres Jember.

“Kami minta hukum ditegakkan lurus. Jangan ada kriminalisasi, jangan ada yang bermain di atas penderitaan keluarga,” pungkasnya.

*Catatan Redaksi:*

1. Berita ini disusun berdasarkan keterangan dan dokumen yang disampaikan Tim Penasihat Hukum Saifur Ridho. Pihak Polres Jember hingga berita ini diturunkan belum memberikan tanggapan resmi. Kami membuka ruang hak jawab seluas-luasnya kepada pihak terkait.

Andika