Kantor Bupati Pamekasan Di Kepung ,Massa Forum Petani Tembakau dan Buruh Pabrik Lokal Madura (FPBM)

Pamekasan//teropongnasional.news.com.

Ribuan massa dari Forum Petani Tembakau dan Buruh Pabrik Lokal Madura (FPBM) melakukan aksi unjuk rasa di kantor Bupati Pamekasan pada Selasa (10/2/2026) dengan tema “Tertib Hukum, Tertib Demokrasi, Tertib Ekonomi Rakyat”.

Mereka menuntut pemerintah daerah untuk menertibkan LSM yang tidak memiliki legalitas dan melindungi usaha rakyat.

Korlap aksi, Imam Turmudzi, menyatakan bahwa aksi ini merupakan pernyataan sikap bagi para buruh rokok dan petani yang merasa tercekik oleh praktik aktivitas kelembagaan yang tidak memiliki dasar legalitas yang sah.

“Kami hadir di sisi hukum, bukan di sisi kekacauan, demi Madura yang tertib, aman, dan bermartabat,” katanya.

Bupati Pamekasan, Kholilurrahman, menyambut baik aksi demo tersebut dan berjanji akan melakukan segala upaya untuk menguntungkan para pengusaha dan berpihak pada buruh.

“Angka kemiskinan di Pamekasan semakin menurun, artinya ini dampak dari adanya perusahaan rokok dan tembakau di Pamekasan yang semakin besar. Kami ingin mereka tetap dibina, apa yang menjadi keinginan mereka akan kita perjuangkan,” tutur Kholilurrahman.

Perwakilan dari Bea Cukai Madura, mengatakan bahwa keluhan terhadap tingginya tarif cukai yang disampaikan massa aksi sebetulnya sudah dilaporkan ke pusat. Pihaknya juga menunggu kebijakan dari pusat.

“Apa yang disampaikan massa aksi terkait tingginya tarif cukai sudah kita sampaikan ke pusat. Mohon bersabar untuk menunggu hasilnya,” pintanya.

Dalam aksi yang berlangsung tertib dan damai ini, ada 8 tuntutan yang mereka bawa, diantaranya yakni :

1. Mendesak Pemerintah Kabupaten Pamekasan menertibkan LSM/ormas tanpa legal standing. FPBM meminta pemerintah daerah melalui Kesbangpol dan perangkat terkait untuk melakukan pendataan, verifikasi, dan penertiban terhadap organisasi atau LSM yang beroperasi tanpa status hukum yang jelas.

2. Meminta Kepolisian Resor Pamekasan meminimalisir aksi demonstrasi tanpa izin atau prosedur resmi. FPBM meminta kepolisian memperketat verifikasi legalitas organisasi pengaju aksi, menolak kegiatan yang tidak memenuhi syarat administratif, serta menjaga demonstrasi tetap tertib dan aman.

3. Meminta Kantor Bea Cukai Madura memperkuat pembinaan bersama rakyat. Sebagai daerah penghasil tembakau dan pusat aktivitas buruh pabrik, keberadaan Bea Cukai memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan industri legal. FPBM meminta Bea Cukai memperluas pembinaan UMKM tembakau dan industri kecil, meningkatkan edukasi regulasi cukai, melibatkan petani dan buruh sebagai mitra, serta memastikan kebijakan cukai berpihak pada keberlanjutan ekonomi rakyat.

4. Bea dan Cukai harus menjadi mitra penghubung antara kepentingan pengusaha Industri Hasil Tembakau Madura dengan pemerintah pusat. Agar setiap persoalan yang berkenaan dengan industri tembakau di Madura mendapatkan solusi yang berkeadilan. Maka Bea dan Cukai harus menjadi penghubung kepentingan Industri Hasil Tembakau Madura dengan pemerintah pusat.

5. Bea dan Cukai harus memberikan kemudahan dalam pengurusan izin usaha bagi setiap pelaku usaha tembakau. Bea dan Cukai untuk memberikan kemudahan izin bagi pelaku usaha pabrik rokok agar tidak terjadi pelanggaran hukum bagi setiap pelaku usaha, serta Bea dan Cukai dalam melakukan pengasawan harus disertai dengan pembinaan bukan penindakan.

6. Meminta Pemerintah dan Bea dan Cukai memberikan jalan keluar terhadap permasalahan tentang beratnya harga cukai bagi pelaku industri hasil tembakau Madura yang skala kecil dan bersifat padat karya.

7. Kontribusi LSM/ORMAS dan Media dalam pembangunan ekonomi di Madura

8. Penanganan yang hati-hati oleh APH dan Bea Cukai dalam penindakan sebelum memberikan solusi bagi keberlangsungan IHT, buruh, dan petani tembakau.

Setelah melalui proses negosiasi yang alot, Bupati Pamekasan akhirnya menyepakati untuk berdiskusi bersama pada tanggal 20 Februari 2026 melibatkan para pelaku usaha rakyat dan petani untuk membahas tuntutan yang disampaikan oleh FPBM.

FPBM meminta pemerintah daerah untuk memberikan solusi dan perlindungan bagi usaha rakyat, serta menertibkan oknum LSM yang meresahkan pelaku usaha rakyat.

“Kami berharap pemerintah daerah dapat mendengar aspirasi kami dan memberikan perlindungan bagi usaha rakyat,” kata Imam.

Aksi demo ini diwarnai dengan orasi dan demonstrasi massa, dengan tuntutan yang jelas dan tegas. FPBM siap untuk terus berjuang demi kepentingan petani, buruh, dan pelaku ekonomi rakyat Madura.(Endang).