*Astamaops Polri Cek Langsung Posko Pengungsi Gempa NTT, Siapkan Dukungan SAR hingga Layanan Medis*

Manggarai —(teropongnasionalnews)

Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops Polri) Komjen Pol. Muhammad Fadil Imran mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto meninjau Posko Bencana Gempa dan Posko Pengungsi Barang Kolo, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Nusa Tenggara Timur, Senin (17/8/2026). Peninjauan dilakukan untuk memastikan masyarakat terdampak gempa mendapatkan pelayanan dan bantuan yang dibutuhkan selama masa tanggap darurat.

Dalam kunjungan tersebut, Astamaops Polri mengecek secara langsung kondisi posko pengungsian, ketersediaan logistik, layanan kesehatan, sarana pendukung, serta kebutuhan warga yang masih berada di lokasi penampungan. Polri juga menyiapkan tenda tanggap darurat bagi masyarakat yang membutuhkan tempat perlindungan sementara.

Di lokasi pengungsian, Polri memberikan berbagai dukungan, mulai dari tenaga kesehatan, personel Korps Brimob dengan kemampuan SAR, dapur lapangan, tim trauma healing, hingga sarana komunikasi dan kelistrikan berupa Starlink dan genset.

Astamaops Polri Komjen Pol. Dr. Muhammad Fadil Imran mengatakan penanganan bencana dilakukan secara terpadu di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dengan melibatkan pemerintah, TNI, Polri, serta seluruh unsur terkait.

“Intinya di bawah koordinasi BNPB, kita akan terus menyempurnakan dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di masa tanggap darurat ini,” ujar Fadil dalam keterangannya, Senin (17/8/2026).

Menurut Fadil, sejumlah kebutuhan masyarakat yang masih menjadi perhatian di posko antara lain dukungan listrik dan genset, penampungan serta pasokan air, tenaga dokter, hingga ketersediaan obat-obatan.

“Kita bahu-membahu, semua unsur pemerintah, kemudian lembaga TNI-Polri bersinergi untuk mengatasi persoalan yang dihadapi,” katanya.

Dalam peninjauan itu, Fadil juga melihat langsung kondisi salah seorang korban gempa yang mengalami patah tulang. Polri kemudian menawarkan bantuan evakuasi agar korban mendapatkan penanganan medis lebih lanjut, baik melalui jalur darat maupun menggunakan helikopter.

“Tadi kita sudah menawarkan untuk dievakuasi, baik melalui darat maupun menggunakan helikopter. Keluarga sedang rembuk, nanti kita mengangkut atau merawat ke rumah sakit terdekat di sini,” jelas Fadil.

Ia menambahkan, keputusan evakuasi masih menunggu persetujuan dari pihak keluarga. Namun, Polri memastikan siap memberikan bantuan apabila korban dan keluarga menyetujui proses evakuasi tersebut.

Dukungan pelayanan kesehatan juga diperkuat dengan kehadiran dokter Pusdokkes Polri. Sebanyak empat dokter Pusdokkes diterjunkan untuk memberikan pelayanan medis kepada masyarakat di posko pengungsian.

“Sekalian di samping personel dari Korbrimob sudah bawa ke sini dengan kemampuan SAR dan dapur lapangan, serta dokter Brimob. Kemudian dari dokter Pusdokkes sendiri ada empat, teman-teman bisa lihat melakukan pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Fadil.

Selain dukungan personel dan layanan kesehatan, Polri juga menyiapkan tiga unit helikopter untuk mendukung distribusi bantuan ke wilayah yang sulit dijangkau.

“Kemudian untuk dropping angkutan logistik, helikopter Polri juga ada tiga unit yang akan kita operasionalkan di sini,” kata Fadil.

Bantuan berupa sembako dan kebutuhan dasar lainnya terus didorong ke lokasi pengungsian dan disalurkan secara bertahap sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan.

Penanganan bencana tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan Satgas Ops Aman Nusa II Bencana Alam NTT. Polri memastikan seluruh personel yang terlibat bekerja secara maksimal, sinergis, dan responsif dalam memberikan perlindungan serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

Polri bersama BNPB, TNI, pemerintah daerah, relawan, dan seluruh unsur terkait akan terus memperkuat koordinasi dalam penanganan masa tanggap darurat, khususnya untuk memastikan kebutuhan logistik, pelayanan kesehatan, dukungan SAR, serta perlindungan masyarakat dapat terpenuhi. (Red)