Sampah Menumpuk di Bireuen, DLHK Berbenah di Tengah Keterbatasan Anggaran

BIREUEN, Teropongnasionalnews

Tumpukan sampah kembali menjadi pemandangan yang mengusik di sejumlah titik di Kabupaten Bireuen. Persoalan yang seharusnya menjadi perhatian serius ini diduga berkaitan dengan keterbatasan anggaran operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Bireuen, yang berdampak pada terbatasnya kemampuan armada pengangkut sampah dalam menjangkau seluruh wilayah pelayanan.

Sampah bukan sekadar persoalan estetika. Jika dibiarkan berlarut-larut, tumpukan sampah dapat berkembang menjadi persoalan lingkungan dan berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat.

Karena itu, penanganannya tidak boleh bersifat sporadis dan menunggu masalah membesar.

Di tengah keterbatasan tersebut, DLHK Kabupaten Bireuen melakukan langkah penertiban dan efisiensi operasional. Seluruh sopir armada pengangkut sampah dipanggil untuk dilakukan penataan kembali rute pengangkutan sesuai arahan pimpinan.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengoptimalkan armada yang tersedia agar pelayanan persampahan tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran.

Sekretaris DLHK Kabupaten Bireuen, Safrizal, S.T., didampingi Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHK Kabupaten Bireuen, Julfrizal, S.T., menjelaskan persoalan tersebut di ruang kerjanya, Selasa (22/9/2026).

Safrizal mengakui bahwa anggaran DLHK saat ini belum mencukupi untuk membiayai seluruh kebutuhan operasional persampahan setiap tahunnya.

“Anggaran DLHK sendiri saat ini tidak cukup untuk membiayai operasional setiap tahunnya,” kata Safrizal.

Meski demikian, keterbatasan anggaran tersebut tidak menjadi alasan untuk menghentikan pelayanan. DLHK berupaya melakukan berbagai langkah efisiensi untuk menutup kekurangan yang ada.

Safrizal menyampaikan bahwa pihaknya berupaya agar tumpukan sampah yang terjadi di sejumlah wilayah Bireuen dapat segera diangkut kembali. Penertiban juga akan dilakukan terhadap titik-titik pembuangan sampah liar, termasuk melakukan pendataan ulang terhadap masyarakat atau pihak yang menggunakan layanan persampahan namun belum memenuhi kewajiban retribusi.

Persoalan sampah pada akhirnya bukan hanya tanggung jawab pemerintah.

Masyarakat juga memiliki kewajiban untuk membuang sampah pada tempatnya dan mengikuti mekanisme pelayanan yang telah ditetapkan.

Namun, di sisi lain, keterbatasan anggaran, armada, dan cakupan pelayanan juga menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian serius. Pengelolaan sampah tidak akan selesai hanya dengan mengangkut tumpukannya dari satu tempat ke tempat lain. Dibutuhkan sistem yang kuat, anggaran yang memadai, armada yang cukup, pengawasan yang konsisten, serta kesadaran masyarakat.

Sampah yang menumpuk adalah tanda bahwa ada sesuatu yang harus dibenahi. Pemerintah tidak boleh menutup mata, masyarakat tidak boleh lepas tangan. Sebab lingkungan yang kotor hari ini adalah ancaman bagi kesehatan generasi esok.

“Kebersihan bukan sekadar tentang apa yang dibuang, tetapi tentang seberapa besar kepedulian kita terhadap tempat di mana kehidupan berlangHendra ( Hendra)