Bancakan Uang Rakyat oknum ketua P3-TGAI Semaka bersama Oknum Kakon Diduga Korupsi Berjamaah

​

TANGGAMUS —(teropongnasionalnews)

Program Peningkatan Percepatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) senilai Rp195 juta per titik dari APBN di Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, ternoda oleh dugaan gratifikasi dan pungutan liar.

Sejumlah Ketua P3A terang-terangan mengaku diwajibkan menyetor “upeti” total Rp10 juta kepada oknum Kepala Pekon dari dana swakelola tersebut, yang membuat Aparat Penegak Hukum (APH) dan BBWS Mesuji Sekampung didesak untuk segera mengusut tuntas.

Petunjuk teknis (Juknis) mengatur porsi anggaran secara tegas dan tanpa kompromi: 95 persen untuk pembangunan fisik, 5 persen operasional, dan mutlak steril dari segala bentuk pemotongan maupun pungutan liar.

​Namun, idealisme aturan di atas kertas mendadak lumpuh saat anggaran menyentuh tingkat tapak. Di Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Lampung, wilayah yang memboyong alokasi program untuk 14 pekon pada tahun 2026 roh pemberdayaan petani tersebut ternoda oleh dugaan praktik “upeti” yang terstruktur dan masif.

Pengakuan Gamblang: Upeti Puluhan Juta Meluncur ke Kepala Pekon

​Dugaan gratifikasi dan pungutan liar (pungli) ini bukan lagi sekadar rumor burung di warung kopi. Penelusuran media di lapangan membuka tabir persekongkolan ini melalui pengakuan polos nan gamblang dari jajaran pengurus P3A sendiri.

​Salah satu Ketua P3A di Pekon Sudimoro membeberkan adanya skema “kewajiban” setoran dana sebesar Rp10 juta yang dialokasikan khusus untuk Kepala Pekon (Kakon) setempat. Penyerahan uang rakyat ini diatur secara bertahap.

​”Kita sudah setor Rp5 juta sama Pak Kakon, nanti sisanya di tahap kedua lagi Rp5 juta,” terangnya tanpa ragu.

​Pengakuan serupa dilontarkan oleh Parwadi, Ketua P3A Sudimoro Bangun. Tanpa tedeng aling-aling, ia membenarkan bahwa uang muka “pelicin” tersebut telah berpindah tangan ke kantong sang Kepala Pekon.

​”Pak Kakon sudah dikasih Rp5 juta, sudah terima dia,” ungkap Parwadi saat dikonfirmasi media.

​Skema pembayaran bertahap ini memperlihatkan modus yang terencana rapi: Rp5 juta ditarik di awal pencairan, dan Rp5 juta sisanya wajib dilunasi setelah dana Tahap II cair atau saat fisik pekerjaan diklaim rampung.

​Dugaan Proyek “Asal Jadi”: Material Sirtu Hingga Hitung-hitungan Panel Beton

​Tak berhenti pada dugaan praktik komitmen “upeti” ke oknum pejabat pekon, ancaman rusaknya kualitas pembangunan irigasi P3-TGAI di Kecamatan Semaka kian nyata. Di lapangan, proyek pembangunan irigasi ini diduga kuat tidak sesuai dengan spesifikasi teknis (spek) yang dianjurkan Juknis. Material pembuatan cetakan panel beton irigasi disinyalir menggunakan campuran pasir batu (sirtu) yang diragukan ketahanan strukturnya, alih-alih menggunakan campuran standar mutu beton yang ditetapkan.

​Praktik pengerjaan ini kian memprihatinkan saat dikaji dari skala proyek dan nilai keekonomian pengupahan padat karya. Menurut keterangan Ketua P3A Sudimoro, rincian biaya operasional pencetakan hingga pengangkutan material dibuat sangat minim:

​”Upah cetaknya Rp3.000 per biji, langsiran Rp3.000, kalau yang jauh Rp4.000,” jelasnya.

​Parwadi, Ketua P3A Sudimoro Bangun, memaparkan hal yang senada. Ia menambahkan gambaran rinci mengenai volume pekerjaan fisik di wilayahnya, di mana pembangunan irigasi direncanakan sepanjang 700 meter dan menelan kebutuhan panel beton pra-cetak hingga sekitar 4.300 biji.

​”Upah cetak Rp3 ribu per biji, langsir Rp3 ribu, kalau langsiran yang jauh ongkosnya harian. Untuk Sudimoro Bangun pembangunan irigasi sepanjang 700 meter, kebutuhan panel betonnya sekitar 4.300 biji,” papar Parwadi.

​Jika dikalkulasikan, pemangkasan biaya cetak dan langsir panel senilai ribuan Rupiah per unit di atas volume ribuan cetakan panel beton—ditambah penggunaan material sirtu yang murah—mengindikasikan adanya skenario penekanan mutu fisik secara masif. Langkah ini disinyalir sengaja dilakukan demi menutup “celah biaya tak terduga”, termasuk dugaan aliran dana upeti belasan juta rupiah kepada oknum pejabat pekon.

Desakan Sikap Tegas:

(Hery)