Massa Suara Rakyat Desak Bupati Pamekasan Realisasikan UHC, Aksi Berbuah Kesepakatan

PAMEKASAN//teropongnasional.news.com – Puluhan massa yang mengatasnamakan Suara Rakyat untuk Pamekasan Sehat menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Pamekasan, Kamis (1/10/2026).

Dalam aksi tersebut, massa mendesak Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman segera menyetujui dan merealisasikan program Universal Health Coverage (UHC) sebagai upaya memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat.

Massa menilai program UHC perlu segera direalisasikan kembali setelah sebelumnya tidak aktif. Menurut mereka, persoalan yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pemerintah daerah pada tahun 2025 telah diselesaikan pada 2026, sehingga mereka meminta program jaminan kesehatan tersebut segera diberlakukan kembali.

Aksi dipimpin Koordinator Lapangan Iwank CH bersama Dusmarhen, Samheri, Rahem, dan Fery. Dalam orasinya, mereka menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak dasar masyarakat, termasuk warga kurang mampu.

“Kami datang hari ini membawa suara rakyat kecil. Banyak warga miskin di desa-desa yang takut berobat karena tidak punya biaya. Kami menuntut Bupati segera menyetujui program UHC,” teriak Iwank CH dari atas mobil komando.

Menurut massa, penerapan UHC diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Mereka berharap warga Pamekasan dapat mengakses fasilitas kesehatan tanpa terkendala persoalan biaya maupun administrasi kepesertaan.

Massa juga membandingkan kondisi Pamekasan dengan sejumlah daerah lain di Madura maupun Jawa Timur yang telah menerapkan program UHC.

“Kami ingin Pamekasan sehat. Sehat masyarakatnya, maju daerahnya, sejahtera rakyatnya. Kuncinya adalah UHC segera disetujui. Jangan tunda lagi,” lanjutnya.

Dalam aksinya, massa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Pertama, mendesak Bupati Pamekasan segera menandatangani MoU dan menyetujui program UHC tahun 2026.

Kedua, memastikan seluruh warga Pamekasan yang memenuhi ketentuan kepesertaan dapat memperoleh layanan kesehatan dengan mudah, termasuk melalui penggunaan KTP aktif sesuai mekanisme program yang berlaku.

Ketiga, meningkatkan pelayanan di puskesmas dan rumah sakit agar masyarakat kurang mampu mendapatkan pelayanan secara adil dan tidak mengalami diskriminasi.

Keempat, meminta pemerintah daerah mengalokasikan APBD untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat.

Aksi yang dimulai sekitar pukul 10.30 WIB tersebut berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian dan Satpol PP.

Perwakilan massa kemudian diterima oleh Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan, Dr. Syaiful, Sekretaris Daerah Pamekasan Taufiqurrahman, Kepala Dinas Sosial Pamekasan, serta perwakilan DPRD Pamekasan dari Komisi I dan Komisi IV.

Dalam pertemuan tersebut, pihak Pemerintah Kabupaten Pamekasan menyatakan akan menyampaikan aspirasi massa kepada Bupati Pamekasan serta mengkaji langkah terkait pelayanan kesehatan masyarakat selama masa transisi menuju UHC Prioritas.

Namun, aksi tersebut tidak berhenti pada penyampaian aspirasi. Setelah berlangsung selama beberapa jam, massa mendapatkan penjelasan dan kesepakatan dari Pemerintah Kabupaten Pamekasan terkait pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak persoalan kepesertaan selama masa cut off.

Sekretaris Daerah Pamekasan Taufiqurrahman bersama salah satu anggota DPRD Pamekasan dari Komisi I menemui massa aksi untuk menyampaikan hasil pembahasan pemerintah daerah.

Di penghujung aksi, Owner CV Jawara Internasional Djaya, Alfian, menyampaikan bahwa perjuangan massa bersama masyarakat Pamekasan telah membuahkan hasil.

“Ini kesepakatan antara para pendemo atau aktivis. Ada Syamhari, Dus Marhaen, Rohim, Samhari dan saya sendiri. Alhamdulillah sudah membuahkan hasil. Ini bukan hasil daripada pendemo, tapi ini hasil dari jerih payah dan upaya masyarakat Kabupaten Pamekasan,” ujar Alfian.(Endang).