LSM GEPAL Resmi Laporkan Indikasi Korupsi Proyek Gedung DPRD Tanggamus Rp2,66 Miliar ke Kejari

​TANGGAMUS —(teropongnasionalnews)

Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Elemen Pemuda Asli Lampung (LSM GEPAL) resmi melayangkan laporan pengaduan masyarakat terkait indikasi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada proyek Rehabilitasi Gedung Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2025 senilai Rp2,66 miliar ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanggamus, Senin (28/9/2026).

​Berkas laporan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Umum LSM GEPAL, Junaidi, dengan didampingi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) LSM GEPAL di Kantor Kejari Tanggamus di Kota Agung.

​Langkah hukum ini diambil sebagai bentuk komitmen pengawasan publik terhadap dugaan penyimpangan uang rakyat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tanggamus.

​Ketua LSM GEPAL, Junaidi, menyatakan bahwa laporan ini disusun berdasarkan fakta dan data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI yang menemukan adanya potensi kerugian keuangan daerah mencapai Rp318,92 juta dalam proyek yang dikerjakan oleh penyedia jasa PT SJK tersebut.

​”Hari ini kami hadir langsung di Kejari Tanggamus untuk menyerahkan berkas laporan resmi. Temuan BPK sangat jelas menunjukkan adanya kekurangan volume pekerjaan senilai Rp290,01 juta serta ketidaksesuaian spesifikasi sebesar Rp28,91 juta. Ini bukan sekadar kesalahan administrasi, tetapi ada indikasi kuat perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan daerah,” tegas Junaidi usai menyerahkan laporan.

​Selain persoalan fisik, Junaidi mengungkapkan adanya kejanggalan dalam proses pengadaan dan pelaksanaan proyek di lapangan. Berdasarkan temuan BPK, personel inti yang tercantum dalam dokumen penawaran PT SJK diduga fiktif atau tidak pernah hadir di lokasi pekerjaan tanpa adanya pengganti kualifikasi yang setara.

​Tak hanya itu, LSM GEPAL juga menyoroti dugaan persekongkolan lelang (horizontal and vertical restraints). Hal ini menguat setelah ditemukannya indikasi kesamaan harga satuan antara dokumen penawaran PT SJK dengan Engineering Estimate (EE) yang menjadi acuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

​”Ada indikasi kebocoran dokumen rahasia lelang dan pengondisian pemenang. Personel inti tidak ada di lapangan, harga penawaran menempel ketat dengan EE, dan saat pekerjaan selesai, hasilnya kurang volume serta beda spesifikasi. Ini rangkaian yang saling berkaitan,” tambah Ketua Junaidi GEPAL.

​Sikap pasif Pengguna Anggaran (PA) yakni Sekretaris DPRD Tanggamus yang belum memberikan klarifikasi resmi, serta pernyataan Ketua DPRD Tanggamus Agung Setyo Utomo yang melimpahkan penuh tanggung jawab teknis kepada Sekwan, semakin menguatkan urgensi keterlibatan aparat penegak hukum.

​Melalui laporan resmi ini, LSM GEPAL meminta Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus beserta jajaran Pidana Khusus (Pidsus) untuk segera bertindak marathon. GEPAL mendesak Kejari memanggil dan memeriksa Sekretaris DPRD Tanggamus selaku PA, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Pokja PBJ, hingga jajaran manajemen PT SJK.

​LSM GEPAL menegaskan tidak akan mentolerir sekecil apa pun praktik korupsi yang merampas hak rakyat Tanggamus. Kejaksaan Negeri Tanggamus diuji untuk membuktikan taringnya, apakah berani membongkar skandal ini hingga ke akar-akarnya atau justru membiarkan uang daerah terus digerogoti oknum tak bertanggung jawab. GEPAL memastikan akan mengawal kasus ini tanpa kompromi sampai seluruh pihak yang terlibat diseret ke meja hijau.(Tim)