Diduga Langgar UU Lingkungan Hidup, DPP LSM LIHAT mengecam keras Usaha Pemotongan Ayam di Kareng Lor Ditutup

Www.Teropongnasionalnews.Com

Kota Probolinggo – Dugaan pencemaran lingkungan oleh sebuah usaha pemotongan ayam di RT 06 RW 01, Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo menuai sorotan serius. Aktivitas usaha tersebut diduga membuang limbah secara sembarangan dan hingga kini belum menunjukkan perbaikan meskipun telah mendapat teguran dari pihak kelurahan.

Lurah Kareng Lor, Akbar, mengonfirmasi bahwa dirinya telah turun langsung ke lokasi dan menyampaikan kepada pemilik usaha agar segera melakukan pembersihan limbah.

> “Sudah saya kunjungi beliaunya, dan sudah saya sampaikan untuk dibersihkan,” ujarnya.

Namun berdasarkan pantauan di lapangan dan laporan warga, kondisi pencemaran masih terjadi. Limbah sisa pemotongan ayam masih ditemukan dan menimbulkan bau menyengat yang mengganggu kenyamanan serta kesehatan masyarakat sekitar.

Menanggapi hal tersebut, DPP LSM LIHAT menilai bahwa upaya persuasif sudah ditempuh, namun belum dibarengi tindakan tegas dari instansi terkait.

> “Kami sudah menunggu hasil koordinasi kelurahan dengan kecamatan. Namun sampai hari ini belum ada perubahan, sementara pencemaran masih berlangsung,” tegas perwakilan DPP LSM LIHAT.

Pihak kelurahan menyampaikan rencana koordinasi lanjutan dengan pihak kecamatan dan instansi terkait. Namun di sisi lain, lurah mengakui sedang berada di luar kota sehingga penanganan belum dapat dilakukan secara langsung.

LSM LIHAT menegaskan bahwa pembuangan limbah tanpa pengelolaan merupakan perbuatan melawan hukum dan telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dasar Hukum yang Dilanggar

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009:

Pasal 60
Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Pasal 69 ayat (1) huruf a dan e
Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup serta membuang limbah ke media lingkungan hidup.

Pasal 104
Setiap orang yang melakukan dumping limbah tanpa izin dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3 miliar.

Pasal 76
Pemerintah berwenang menjatuhkan sanksi administratif, mulai dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, hingga penutupan usaha.

Atas dasar tersebut, DPP LSM LIHAT menyatakan sikap tegas akan memberikan perlindungan hukum kepada warga serta mendesak pemerintah daerah dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera bertindak.

> “Kami meminta APH dan dinas terkait untuk segera melakukan penindakan. Jika usaha ini tidak memiliki izin dan terbukti mencemari lingkungan, maka harus ditutup,” tegas LSM LIHAT.

Selain melaporkan secaraSiap. Berikut saya perbaiki dengan judul yang lebih kuat, elegan, dan berkelas media, sekaligus saya lengkapi dengan dasar aturan undang-undang lingkungan hidup agar beritanya tajam, akurat, dan kredibel.

Diduga Langgar UU Lingkungan Hidup, Usaha Pemotongan Ayam di Kareng Lor Terancam Ditutup

Kota Probolinggo – Dugaan pencemaran lingkungan oleh sebuah usaha pemotongan ayam di RT 06 RW 01, Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo menuai sorotan serius. Aktivitas usaha tersebut diduga membuang limbah secara sembarangan dan hingga kini belum menunjukkan perbaikan meskipun telah mendapat teguran dari pihak kelurahan.

Lurah Kareng Lor, Akbar, mengonfirmasi bahwa dirinya telah turun langsung ke lokasi dan menyampaikan kepada pemilik usaha agar segera melakukan pembersihan limbah.

> “Sudah saya kunjungi beliaunya, dan sudah saya sampaikan untuk dibersihkan,” ujarnya.

Namun berdasarkan pantauan di lapangan dan laporan warga, kondisi pencemaran masih terjadi. Limbah sisa pemotongan ayam masih ditemukan dan menimbulkan bau menyengat yang mengganggu kenyamanan serta kesehatan masyarakat sekitar.

Menanggapi hal tersebut, DPP LSM LIHAT menilai bahwa upaya persuasif sudah ditempuh, namun belum dibarengi tindakan tegas dari instansi terkait.

> “Kami sudah menunggu hasil koordinasi kelurahan dengan kecamatan. Namun sampai hari ini belum ada perubahan, sementara pencemaran masih berlangsung,” tegas perwakilan DPP LSM LIHAT.

Pihak kelurahan menyampaikan rencana koordinasi lanjutan dengan pihak kecamatan dan instansi terkait. Namun di sisi lain, lurah mengakui sedang berada di luar kota sehingga penanganan belum dapat dilakukan secara langsung.

LSM LIHAT menegaskan bahwa pembuangan limbah tanpa pengelolaan merupakan perbuatan melawan hukum dan telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dasar Hukum yang Dilanggar

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009:

Pasal 60
Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Pasal 69 ayat (1) huruf a dan e
Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup serta membuang limbah ke media lingkungan hidup.

Pasal 104
Setiap orang yang melakukan dumping limbah tanpa izin dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3 miliar.

Pasal 76
Pemerintah berwenang menjatuhkan sanksi administratif, mulai dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, hingga penutupan usaha.

Atas dasar tersebut, DPP LSM LIHAT menyatakan sikap tegas akan memberikan perlindungan hukum kepada warga serta mendesak pemerintah daerah dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera bertindak.

> “Kami meminta APH dan dinas terkait untuk segera melakukan penindakan. Jika usaha ini tidak memiliki izin dan terbukti mencemari lingkungan, maka harus ditutup,” tegas LSM LIHAT.

Selain melaporkan secara resmi, LSM LIHAT bersama warga tidak menutup kemungkinan menempuh langkah hukum lanjutan dan aksi terbuka apabila tidak ada tindakan konkret dari pihak berwenang.

Kasus ini menjadi cermin pentingnya penegakan hukum lingkungan demi menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.(Sugianto)